Pelaksanaan Keputusan MAHKAMAH KONSTITUSI tentang Akta kelahiran diatas 1 Tahun

Ditulis pada : 23 May 2013

Semarang - Sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 yang menyatakan bahwa pasal 32 ayat (2) UU no 23 th 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berarti bahwa sejak tanggal 1 Mei 2013.

  • Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatannya tidak lagi memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri, tetapi langsung diproses oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota.
  • Peraturan Walikota Semarang mengenai denda keterlambatan tetap berlaku :
    1. Pelaporan kelahiran 61 hari sampai dengan 5 tahun          : Rp      50.000,-
    2. Pelaporan kelahiran 5 tahun lebih                                       : Rp    100.000,-

Ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Mendagri No. 472 H / 2304 / SJ tanggal  6 Mei 2013. Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 28 ayat 1 UU no 23 th 2002 tentang perlindungan anak ,yang menyebutkan pelayanan akte kelahiran merupakan kewajiban pemerintah di bidang administrasi kependudukan yang diselenggarakan dengan sederhana dan terjangkau.

Sebagai tindak lanjut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang melaksanakan perintah tersebut per  tanggal 1 Mei 2013.

Terkait dengan pengurusan akte kelahiran maka tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak memiliki akte,  karena dengan pembebasan penetapan Pengadilan Negeri masyarakat lebih mudah dalam pembuatan akte kelahiran,

Harapannya kepedulian masyarakat tentang pentingnya memiliki akte kelahiran lebih meningkat, sehingga setiap WNI memiliki akte kelahiran, mengingat betapa pentingnya akte kelahiran bagi seseorang karena dengan adanya akta kelahiran seseorang mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum karena dirinya telah tercatat oleh Negara.  Dengan akta tersebut akan menimbulkan kewajiban dan hak hukum,  status pribadi dan status kewarganegaraan seseorang.(Lia - 2)